Meski Ditolak Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, Ustadz Bachtiar Nasir Tetap Hadiri Tabligh Akbar Di Garut
PeristiwaTerkini.com - Ustaz Bachtiar Nasir tetap menghadiri kegiatan Tablig Akbar di Garut, Jawa Barat sebagai penceramah. Kepala Manajemen AQL Learning center Ustaz Yeri Qusyairi mengatakan ustaz Bachtiar Nasir saat ini sudah berada di Garut setelah sebelumnya berceramah di Tasikmalaya.

"Ustaz Bachtiar sudah sejak tadi malam tiba di Garut dan akan tetap mengisi kegiatan tabligh akbar besok, Sabtu (11/11)," jelas dia kepada Republika.co.id, Jumat (10/11).

Ia mengatakan Ustaz Bachtiar akan tetap berdakwah dan tidak takut meski menghadapi penolakan. DKM Masjid Agung Garut juga tak keberatan jika penyelenggaraan tablig akbar dilaksanakan di Alun-Alun Garut. Apalagi sudah ada surat Rekomendasi Tidak Keberatan yang dibuat oleh DKM Masjid Agung Garut kepad Panitia Tabligh Akbar.

Sebelumnya rencana kedatangan Ustaz Bachtiar Nasir dan KH Ahmad Shabri Lubis memperoleh penolakan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Garut. Kedua dai itu dikabarkan akan menggelar dakwah di Masjid Agung Kabupaten Garut pada Sabtu (11/11).

Ustaz Bachtiar Nasir sempat mengimbau agar umat tidak terprovokasi dengan penolakan tersebut dan selalu menjaga persatuan. Ustaz Bachtiar Nasir pun mengajak umat untuk selalu berpikir positif, sehingga bisa melahirkan tindakan-tindakan positif untuk bangsa.

"Tetaplah berfikir positif, berbuat positif, dan berpandangan positif lah ke depan, hal itu tentu akan melahirkan tindakan tindakan positif untuk bangsa kita," ujar dia.

Peserta 5000 Orang !

Menurut sekertaris panitia, Ivan Rivanora, sudah ada lima ribu umat Islam yang saat ini siap mengikuti tabligh akbar. Ia mengungkapkan, para peserta tersebut tersebar di berbagai masjid dan pesantren.

“Sampai saat ini sekitar 5000 peserta tabligh akbar semua sudah masuk ke wilayah Garut. Sudah di pos-pos panitia,” katanya kepada Kiblat.net di Garut pada Jumat (10/11).

“Alhamdulillah kita mengucapkan syukur dengan peran setiap masjid setiap majelis taklim, pesantren yang berkenan menerima,” sambungnya.

Selain itu, ia juga terus melakukan upaya memberikan pelayanan kepada peserta tabligh akbar. Dan untuk keamanan, ia menyerahkan ke pihak berwenang.

“Pihak keamanan berkewajiban mengamankan peserta tabligh akbar. Karena kami memiliki dasar hukum untuk menjalankan acara ini,” tukasnya.

Tabligh akbar di Kota Garut yang menghadirkan dua dai nasional itu akan digelar Sabtu besok (11/11).

hotel alexis

PeristiwaTerkini.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menghentikan izin operasional hotel dan griya pijat di Alexis, Jakarta Utara per 27 Oktober 2017.

PT Grand Ancol Hotel selaku pengelola Hotel Alexis ternyata merupakan perseroan berjenis penanaman modal asing (PMA).

 Dua perusahaan asing tercatat memiliki saham di perusahaan itu. Mereka berbasis di Bristish Virgin Islands, kawasan surga pajak (tax haven) bagi para pebisnis, politikus, maupun pesohor untuk menyimpan uang. British Virgin Islands terletak di kawasan Karibia, namun merupakan bagian dari Inggris Raya.

Berdasarkan dokumen resmi yang diunduh CNNIndonesia pada 1 November 2017, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM menyebutkan PT Grand Ancol Hotel beralamat di Jalan RE Martadinata Nomor 1, Jakarta Utara.

Dokumen itu juga mencatat modal dasar dan modal ditempatkan perseroan tersebut. Masing-masing harga per lembar dari 16.548 saham adalah Rp2.009.000. Total saham mencapai Rp33.244.932.000, yang kemudian dicatat sebagai modal disetor.

Pengurus dan pemegang saham perseroan itu mencatat empat nama. Dua di antaranya yaitu Gold Square Enterprises Limited dan Sension Overseas Limited. Tak disebutkan jabatan dan nomor surat keputusan keduanya.

Namun mereka memiliki alamat yang sama, yaitu Palm Grove House, Po Box 438, Road Town Tortola. Alamat kedua pemegang saham PT Grand Ancol Hotel itu berada di British Virgin Islands. Ketika ditelusuri di situs The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) offshoreleaks.icij.org, alamat tersebut juga digunakan banyak perusahaan lainnya.

Gold Square Enterprises Limited dan Sension Overseas Limited masing-masing memiliki 8.274 lembar saham PT Grand Ancol Hotel dengan total Rp16.622.466.000.

Selain kedua lembaga asing itu, dua nama lain juga disebutkan dalam dokumen resmi Ditjen AHU sebagai pengurus. Andris Tanjaya asal Pontianak, tercatat sebagai direktur perusahaan. Pria kelahiran 1967 ini beralamat di Jalan Kelapa Hibrida Raya PE-10/26.

Sedangkan seorang lagi bernama Sudarto asal Purworejo. Pria kelahiran 1975 ini menjabat sebagai komisaris perusahaan. Alamat tempat tinggalnya tak ditulis lengkap, hanya di Jalan Kutai III Nomor 7. Di dokumen itu tak disebutkan kepemilikan saham Andris dan Sudarto.

Manajemen Klaim Tak Tahu Saham Alexis Dimiliki Asing

Staf Legal dan juru bicara Alexis Grup Lina Novita mengaku tak tahu saham PT Grand Ancol Hotel yang mengelola hotel dan griya pijat Alexis dimiliki perusahaan asing.

"Saya baru tahu ini," kata Lina saat dihubungi CNNIndonesia, Rabu (1/11)

KPK Akan Periksa Ahok dan Djarot Terkait Reklamasi

PeristiwaTerkini.com - Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, penyelidik KPK akan meminta keterangan siapa saja yang dianggap mengetahui dugaan suap terkait pembahasan perda reklamasi Jakarta. Termasuk meminta keterangan mantan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat.

"Kalau penyidik (KPK) atau penyelidik kami menganggap itu penting, pihak-pihak yang dianggap mengetahui akan dimintai keterangan," kata Laode di Jakarta, Senin 30 Oktober 2017.

Kendati begitu, Laode mengaku belum mengetahui kapan permintaan keterangan itu akan dilakukan penyelidik KPK. "Belum tahu belum tahu (kapan dimintai keterangan)," katanya menambahkan.

Menurut Laode, pihaknya memang sedang menangani pengembangan kasus dugaan suap terkait pembahasan dua Raperda mengenai reklamasi Jakarta. Kali ini, target tersangkanya yakni korporasi. Sebelumnya, penyelidik KPK sudah meminta keterangan Sekretaris Daerah DKI Saefullah, Jumat, 27 Oktober 2017. "Jadi ini masih pengembangan kasus yang lama," katanya menjelaskan.

Usai diperiksa KPK pada Jumat lalu, Saefullah mengaku ditanyai penyidik seputar Pulau G hasil reklamasi Jakarta. Diketahui, izin pelaksanaan reklamasi Pulau G dimiliki PT Muara Wisesa Samudera. Namun dalam perkara di PTUN DKI Jakarta, izin tersebut dibatalkan. Muara Wisesa yaitu anak perusahaan PT Agung Podomoro Land.

"Saya dikonfirmasi terkait pulau G (Reklamasi Jakarta) soal korporasinya," kata Saefullah kepada awak media.

Dikonfirmasi lebih jauh, Saefullah mengatakan sempat ditelisik penyelidik KPK soal Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pulau G. Namun Dia enggan menjelaskan. Yang jelas, ditekankan Saefullah, KLHS Pulau G sudah rampung dan diberikan ke PT Muara Wisesa. "Saya ditanya mengenai proses Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) itu," kata Saefullah.

Selebihnya, Saefullah menunjukan dokumen pemanggilan KPK terhadapnya. Dalam dokumen tersebut, mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu diminta penyelidik KPK untuk menjelaskan KLHS yang disusun Pemprov DKI Jakarta.

Objek penyelidikan dalam surat perintah penyelidikan KPK bernomor Sprin.Lidik-75/05/01/07/2017 tersebut adalah korporasi.

Sebelumnya, KPK telah menjerat Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja. Keduanya pun sudah divonis bersalah majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, terkait suap pembahasan dua Raperda Teluk Jakarta atau biasa disebut Reklamasi Jakarta. Pada perkara tersebut, KPK juga sudah pernah memeriksa Bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan.

viva.co.id

hotel alexis ditutup

PeristiwaTerkini.com, Jakarta - Anies Baswedan baru saja resmi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Di masa kampanye beberapa waktu lalu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini sempat mengumbar sejumlah janji. Satu diantaranya adalah soal penutupan Hotel Alexis yang berlokasi di Jalan RE Martadinata No 1, Ancol, Jakarta Utara.

Sejak kawasan prostitusi Kalijodo ditutup, Hotel Alexis memang selalu diperbincangkan.

Hotel yang disebut-sebut menyajikan hiburan khusus untuk kaum dewasa itu harus segera menutup usahanya, Senin (30/10/2017) hari ini.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov DKI (PTSP) tak memperpanjang izin usaha Hotel Alexis.

Surat permohonan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) yang diajukan PT Grand Ancol Hotel (pengelola Alexis), tak dapat diproses PTSP berdasarkan surat pada 27 Oktober 2017. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP DKI Jakarta, Edy Junaedi, membenarkan hal tersebut.

"Saya juga sudah laporkan ke gubernur soal tak diperpanjangnya izin usaha Hotel Alexis," kata Edy ketika dihubungi wartawan, Senin (30/10/2017) siang.

Dalam suratnya, ada tiga pertimbangan Edy memilih tak memroses permohonan TDUP pengelola Hotel Alexis. Alasan pertama, berkembangnya informasi di media massa terkait kegiatan yang tidak diperkenankan dan dilarang di usaha hotel dan griya pijat di Alexis.

Alasan kedua, seharusnya pengelola mencegah segala bentuk perbuatan melanggar kesusilaan dan melanggar hukum yang tersiar di berbagai media massa.

Alasan ketiga, pemerintah berkewajiban mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi dampak negatif bagi masyarakat luas.

Edy mengatakan, izin usaha Alexis sudah habis sejak September 2017. Sehingga, dengan tak diperpanjangnya izin, sudah seharusnya pengelola Alexis bersiap menutup usahanya. "Sebuah usaha kan tak akan bisa berjalan tanpa izin usaha," jelas Edy.


tribunnews


Powered by Blogger.